Izin Perceraian

Mekanisme dan persyaratan permintaan izin perceraian bagi PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, baik sebagai penggugat atau sebagai tergugat :

A.    Sebagai Penggugat (mendapat izin untuk melakukan perceraian) :

1.    mengajukan surat Permintaan untuk melakukan perceraian (sesuai lampiran IV Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 tanggal; 20 April 1983);

2.    Surat panggilan untuk dilakukan pemeriksaan;

3.    Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh Atasan Langsung ;

4.    Akta Nikah (dilampirkan Kartu Susunan Keluarga/KSK);

5.    Surat Keterangan Pembinaan dari Pimpinan SKPD ;

6.    Surat Pernyataan Persetujuan untuk melakukan Perceraian dari kedua belah pihak atau dari pihak yang tergugat; .

7.    SK CPNS, SK PNS, SK Pangkat Terakhir, Keterangan Gaji Berkala terakhir dan SK Jabatan terakhir (bila menjabat);

8.    Data pendukung lainnya yang diperlukan atas Permintaan Izin Untuk Melakukan Perceraian.

B.    Sebagai tergugat (mendapat surat keterangan untuk melakukan perceraian) :

1.    PNS yang tergugat-:mengajukan' Surat Pemberitahuan Adanya Gugatan Perceraian (sesuai lampiran ISE. Kepala BAKN Nomon48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990);

2.    Relaas/surat panggilan dari Pengadilan Agama setempat;

3.    Surat panggilan untuk dilakukan pemeriksaan;

4.    Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh Atasan langsung ;

5.    Surat Nikah (dan Kartu Susunan Keluarga/KSK);

6.    SK CPN5, SK PNS, SK Pangkat Terakhir, Keterangan Gaji Berkaja Terakhir dan SK Jabatan Terakhir (bila menjabat);

7.    Data pendukung lainnya yang diperlukan atas perminitaan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian. .

Bagi PNS yang mengajukan izin untuk melakukan perkawinan dan perceraian dengan pangkat Pengatur Tk!.I (Il/d) kebawah adalah kewenangan Kepala SKPD (eselon II), Pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan ; Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dengan mekanisme dan persyaratan sebagaimana pada nomor 1 diatas. Semua kelengkapan/persyaratan dimaksud diatas dalam rangkap dua dan apabila berupa foto copy hendaknya dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.